Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019

Authors

  • Ariski S Universitas Gadjah Mada Author
  • Wido Cepaka Warih Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Author
  • Syugiarto Syugiarto Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu Author

DOI:

https://doi.org/10.55100/administrator.v6i1.85

Keywords:

Analisis Kebijakan, Konflik Kebijakan, Solomon Trap, BPJS Kesehatan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan aktor dan dinamika konflik kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, serta untuk mengetahui resolusi konflik dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka atau studi literatur, dengan menggunakan rujukan utama yang berasal dari penelitian-penelitian terdahulu terkait konflik kebijakan yang dielaborasikan dengan permasalahan kenaikan BPJS Kesehatan yang terjadi pada tahun 2019. Dinamika konflik dilihat dengan menggunakan sekam solomon trap yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait konflik kebijakan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa konflik kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pemerintah yang selalu terjebak dalam Solomon trap. Pada kasus BPJS Kesehatan ini, Solusi yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu dengan menerapkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 namun dengan skema kenaikan iuran secara berjenjang. Selain itu adanya skema kenaikan BPJS yang disesuaikan dengan golongan kelas sehingga memudahkan masyarakat kurang mampu yang memilih kelas 3

References

. Dye, Thomas R. (1981). Understanding Public Policy. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall International, Inc.

. Fisher, S. et. All. (2000). Mengelola Konflik; Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. Jakarta: the British Council

. Hidayat, I. (2002). Teori-Teori Poitik. Yogyakarta: PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar

. http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26366/t/Kaji+Ulang+Kenaikan+Iuran+BPJS+Kesehatan+Kelas+III

. https://money.kompas.com/read/2019/10/07/162932626/kenaikan-iuran-dipandang-satu-satunya-jalan-selamatkan-bpjs-kesehatan

. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/05594821/langkah-jokowi-naikkan-iuran-bpjs-kelas-iii-meski-ditolak-buruh-dan-dpr?page=1.

. https://nasional.kompas.com/read/2019/10/31/08410501/kenaikan-iuran-bpjs-dinilai-mencekik-rakyat-buruh-demo-hari-ini

. https://www.antaranews.com/berita/1040406/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-memberatkan-masyarakat

. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190908132650-78-428549/kemenkeu-buka-alasan-sri-mulyani-usul-iuran-bpjs-naik-tinggi

. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191101104933-78-444770/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-lebih-rendah-dari-seharusnya

. https://www.inews.id/news/nasional/bela-masyarakat-kurangkenaikan-mampu-dpr-tolak--iuran-bpjs-kesehatan-kelas-3

. Mahrudin. (2010). Konflik Kebijakan Pertambangan Antara Pemerintah dan Masyarakat Di Kabupaten Buton. Jurnal Studi Pemerintahan , Volume 1

. Rusdiana, H, A. (2015). Manajemen Konflik. Bandung : Pustaka Setia.

. Susan L. Carpenter & W. J. D. Kennedy. (1988). Managing Public Disputes : A Practical Guide to Handling Conflict and Reaching Agreements. Jossey-Bass Inc. San Fransisco, California

. Winardi. (1994). Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan). Bandung; Mandar Maju

Downloads

Published

2024-06-13

Issue

Section

Articles

How to Cite

S, A., Warih, W.C. and Syugiarto, S. (2024) “Analisis Konflik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2019”, Jurnal ADMINISTRATOR, 6(1), pp. 72–85. doi:10.55100/administrator.v6i1.85.